Realisasi investasi Sulawesi Selatan terus bergerak progresif. Dari target Rp16,610 triliun yang ditetapkan pemerintah pusat, 82,57 persen diantaranya telah tercapai hingga September 2025.
Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPM PTSP) Sulsel mencatat, per triwulan III 2025, realisasi investasi Sulsel sudah di angka Rp13,716 triliun. Sebesar Rp4,084 triliun masuk Sulsel pada periode Juli - September.
"Jika dibandingkan secara year on year atau tahun ke tahun, realisasi investasi tersebut menunjukkan peningkatan Rp215 miliar dari TW III tahun 2024 sebesar Rp3,869 triliun," ujar Kepala DPM PTSP Sulsel, Asrul Sani, Minggu (28/12/2025).
Realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) tercatat sebesar Rp1,556 triliun dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp2,528 triliun.
Dari sisi sektor, investasi masih didominasi oleh sektor pertambangan sebesar Rp1,131 triliun. Lalu sub sektor transportasi, gudang dan telekomunikasi sebesar Rp715 miliar, perdagangan dan reparasi Rp575 miliar, perumahan dan perkantoran Rp488 miliar, konstruksi Rp301 miliar.
Asrul menjelaskan, secara persentase investasi masih didominasi oleh sektor tersier atau sektor jasa. Untuk sektor primer, investasi masih bertumpu pada pemanfaatan sumber daya alam atau bahan baku mentah. Sementara itu, sektor sekunder atau hilirisasi masih relatif kecil, yakni di kisaran 20 persen.
"Hal ini menjadi pekerjaan rumah bagi kami, karena secara nasional, Presiden mendorong agar hilirisasi terus dilakukan. Selama ini produksi dan ekspor kita masih didominasi oleh bahan mentah. Oleh karena itu, kita didorong untuk melakukan hilirisasi agar menghasilkan nilai tambah," terang Asrul.
Asrul mengemukakan, potensi menggagas hilirisasi di Sulawesi Selatan sangat besar. Dari 28 komoditas prioritas nasional yang ditetapkan Presiden untuk hilirisasi, enam di antaranya berada di Sulawesi Selatan. Ini menjadi nilai tambah bagi daerah. Komoditas tersebut antara lain nikel, tembaga, dan rumput laut. Namun, untuk merealisasikan hal tersebut, terlebih dahulu perlu menuntaskan pemetaan daerah berdesarkan potensinya.
Untuk rumput laut, Sulawesi Selatan menempati peringkat pertama nasional dengan produksi sekitar 3,8 hingga 4 juta ton per tahun. Rumput laut menjadi sektor unggulan.
"Ke depan, kita akan mendorong pengembangan sentra pengolahan rumput laut. Beberapa waktu lalu, BKPM telah melakukan survei untuk menentukan wilayah yang paling tepat sebagai sentra pengolahan, mengingat potensi produksinya yang sangat besar," ulas Asrul.
Selain itu, Sulawesi Selatan juga memiliki potensi besar pada komoditas tuna, tongkol, dan cakalang (TCT). Secara nasional, Sulsel berada di peringkat keempat. Wilayah pengembangan perikanan Indonesia (WPP) Sulsel berada di WPP 713, dengan potensi sekitar 1,1 juta ton. Namun, baru sekitar 400–500 ribu ton yang dapat dimanfaatkan.
Lanjut dia, potensi ini perlu terus didorong, baik dari sisi budidaya, penangkapan, maupun hilirisasinya. Selama ini, ekspor masih didominasi ikan segar dan ikan beku. Padahal, peta jalan industri perikanan sudah tersedia, mulai dari pengolahan ikan beku, tepung ikan, minyak ikan, hingga produk turunan seperti kolagen dan gelatin. Nilai tambah dari produk olahan tersebut bisa mencapai hingga 41 kali lipat dibandingkan bahan mentah.
"Selain itu, kita juga memiliki komoditas rajungan, kepiting, dan udang laut. Secara nasional, Sulawesi Selatan merupakan produsen terbesar dengan produksi sekitar 39 ribu ton per tahun. Namun, seluruhnya masih diekspor dalam bentuk bahan mentah, khususnya ke Tiongkok, untuk kemudian diolah dan diimpor kembali ke Indonesia. Nilai tambah justru dinikmati oleh negara lain. Karena itu, hilirisasi komoditas ini terus kita dorong," jelas Asrul.
Untuk udang, Sulawesi Selatan berada di peringkat keempat nasional dengan produksi sekitar 71 ribu ton per tahun. Sentra produksi tersebar di Bone, Pinrang, Wajo, dan Maros. Ke depan, Pemprov akan terus mengembangkan sentra-sentra itu, sekaligus mendorong agar pengolahan produk dilakukan di dalam daerah, bukan hanya ekspor bahan mentah.
Komoditas lainnya adalah garam. Secara nasional, Sulawesi Selatan berada di peringkat kelima produsen garam terbesar. Garam masuk sebagai komoditas prioritas hilirisasi karena kebutuhan garam industri nasional masih sepenuhnya bergantung pada impor. Jeneponto didorong sebagai sentra pengolahan garam. Tantangannya adalah kadar NaCl yang saat ini masih sekitar 85 persen, sementara standar garam industri minimal 95 persen. Namun, dengan dukungan teknologi, hal ini dapat direkayasa dan ditingkatkan.
Selain itu, Sulawesi Selatan juga memiliki potensi kakao yang sangat baik. Secara nasional, kita berada di peringkat ketiga dengan produksi sekitar 76 ribu ton per tahun. Selama ini kakao masih diekspor dalam bentuk bahan mentah. Jika diolah menjadi pasta atau bubuk kakao, nilai tambah yang dihasilkan bisa mencapai 23 kali lipat.
Komoditas kopi juga menjadi potensi besar. Secara nasional, Sulawesi Selatan berada di peringkat ketujuh dengan produksi sekitar 37 ribu ton per tahun. Kopi Toraja, Kopi Enrekang, dan Kopi Seko memiliki pasar yang sangat luas, namun masih didominasi ekspor bahan mentah. Hilirisasi menjadi kunci untuk meningkatkan nilai tambah.
Potensi lain yang juga besar adalah kelapa di Kabupaten Kepulauan Selayar. Produksinya menempatkan Sulawesi Selatan di peringkat ke-16 nasional dengan sekitar 67 ribu ton per tahun. Saat ini, permintaan dunia, khususnya Tiongkok beralih ke produk berbasis susu kelapa. Ini menjadi peluang besar untuk pengembangan industri hilir kelapa di Sulawesi Selatan.
"Selain itu, kita juga memiliki komoditas beras, jagung, dan lainnya. Seluruh potensi ini dapat kita dorong menjadi komoditas prioritas nasional sehingga mampu meningkatkan investasi di Sulawesi Selatan," ungkap Asrul.
Asrul mengemukakan bahwa perlu pemetaan daerah mana yang menjadi sentra produksi, sentra budidaya, maupun sentra pengolahan. Hal ini harus ditopang dengan infrastruktur yang memadai, seperti jalan dan fasilitas pelabuhan. Perencanaan infrastruktur menjadi bagian penting dalam strategi investasi ke depan.
Terkait kawasan industri, pemerintah provinsi mendorong pengembangan kawasan industri sebagaimana diatur dalam PP 14 dan PP 20, meliputi wilayah Maros, Makassar, Gowa, Takalar, Jeneponto, dan Bantaeng. Kawasan-kawasan ini diharapkan menjadi pusat pertumbuhan industri dan sentra masuknya investor.
Saat ini, kawasan industri yang telah berkembang antara lain Kawasan Industri Makassar, Kawasan Industri Takalar, dan Kawasan Industri Bantaeng yang masuk proyek strategis nasional. (Nabilah/B)
