Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud bersama Wakil Gubernur Seno Aji meninjau langsung pembangunan infrastruktur jalan di wilayah pesisir utara Kalimantan Timur, meliputi Anggana–Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kota Bontang, hingga Kabupaten Kutai Timur.
Kunjungan kerja tersebut dilakukan untuk memastikan proyek peningkatan dan rekonstruksi jalan yang dikerjakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) berjalan sesuai rencana dan target.
Saat meninjau ruas jalan di sekitar Bundaran Simpang Lima Muara Badak, Rudy menyoroti pelebaran jalan sepanjang sekitar 900 meter dengan lebar mencapai 14 meter. Ia menilai peningkatan kapasitas jalan tersebut penting untuk menunjang aktivitas masyarakat dan distribusi logistik.
Menurut Rudy, rekonstruksi dan pelebaran jalan di kawasan pesisir bertujuan meningkatkan aksesibilitas, memperlancar mobilitas barang dan orang, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, khususnya sektor perikanan dan kelautan.
“Wilayah pesisir ini memiliki potensi produksi yang besar. Infrastruktur transportasi harus terintegrasi dan terkoneksi dengan baik antar kabupaten dan kota,” ujarnya.
Rudy juga menyinggung sejumlah ruas jalan yang status kewenangannya masih berada di pemerintah kabupaten maupun badan usaha. Ia meminta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan instansi terkait segera berkoordinasi agar penanganan jalan dapat dilakukan secara optimal.
“Jalan ini sangat vital. Tidak boleh ada ruas jalan rusak atau tidak bisa dilewati masyarakat. Dinas PU harus segera berkoordinasi dengan pihak berwenang, dan bila memungkinkan ditangani oleh provinsi,” tegas Rudy, merujuk pada ruas jalan di kawasan pipa Pertamina Muara Badak.
Kepala Dinas PUPR Kalimantan Timur AM Fitra Firnanda menjelaskan, pembangunan infrastruktur jalan di wilayah pesisir meliputi satu paket kegiatan di Ruas Jalan Samarinda–Anggana dan lima paket kegiatan di Ruas Jalan Muara Badak–Batas Kota Bontang.
Sebanyak tiga paket APBD murni dialokasikan untuk rekonstruksi jalan rigid pavement sepanjang 11 kilometer dengan total nilai kontrak Rp120 miliar. Sementara dua paket lainnya melalui APBD perubahan (ABT) senilai Rp60 miliar untuk pelebaran beton Fc 20 dan overlay aspal.
Adapun di Ruas Jalan Samarinda–Anggana, terdapat satu paket kegiatan pelebaran jalan beton Fc 20 dan aspal sepanjang lebih dari 1,73 kilometer dengan nilai kontrak Rp4,7 miliar. “Seluruh paket ditargetkan selesai hingga 31 Desember. Namun, ada paket yang berpotensi diperpanjang hingga 2026 melalui APBD perubahan,” kata Fitra.
Selain meninjau infrastruktur jalan, rombongan Pemprov Kaltim juga mengunjungi pembangunan Bendung/Waduk Kanaan serta kawasan Bendali Soekarno-Hatta di Kota Bontang.
